Login
Nickname:
Password:
  Registrasi?
Home
Mimbar Opini
Tentang Kami
Opini Centil
Seluruh anak negeri ini prihatin dengan maraknya kekerasan yang bernuasa SARA akhir-akhir ini. Apa mungkin karena sudah melupakan amalan nilai-nilai Pancasila, dan tidak adanya pendidikan budi pekerti sejak dini.
Redaksi
Untuk meningkatkan mutu berita opini di situs ini, redaksi menerima kritik dan saran yang membangun. Kami menerima tulisan artikel, opini, dan Surat Pembaca, kirim ke email : redaksi@mimbar-opini.com
Mimbar Rakyat
Rakyat membutuhkan keteladanan para pemimpin. Pemimpin kalau bicara menyejukkan dan berwibawa, tidak sembarang membuat pernyataan. Pemimpin bukan provokator, tetapi seorang orator penyemangat menuju Indonesia yang lebih baik.
Mimbar Sehat
Jika Anda ingin menurunkan berat badan, tidak ada salahnya jika memulai hari dengan sarapan telur. Sebagian besar review penelitian dampak memakan telur menyebutkan bahwa telur mengandung bahan kuat yang dapat membantu mengurangi jumlah kalori. Tak hanya sarapan, berat badan Anda bisa turun jika mengonsumsi telur pada saat makan siang dan makan malam.Telur rebus, telur goreng, atau orak-arik yang dimakan pada saat sarapan membuat seseorang kenyang lebih lama dibanding sarapan dengan makanan lainnya.
Mimbar Sajak
Harapan dan Doa

Pagi semburat merah cerah
Pertanda sang fajar membuncah
Asa nan indah selalu merekah
Doa dan upaya perlu dilangkah

Tiada suka cita tanpa usaha
Malapeta tiba karena dusta
Mari sosong hari ini dengan doa
Harapan dan usaha untuk masa depan jua

Tatap asa dengan optimisme
Langkah pasti dengan ritme
Bijak dan sabar meniti mekanisme
Hindari licik dan rente

Putra Lembah Wilis
Madiun, 11 Nopember 2012
Counter Pengunjung
Anda pengunjung ke-125662
Opini / Politik
PNS DAN POLRI BISA MENGGUNAKAN HAK PILIH, TNI KENAPA TIDAK?
Oleh redaksi
Kamis, 24-Juni-2010, 05:53:12 526 klik Send this story to a friend Printable Version
Saat ini dunia politik di Indonesia sedang hot-hotnya membicarakan kasus vedio mesum oknum artis ternama di Indonesia, rasanya perlu dibuat slogan “stop berita Luna Maya dan Ariel”, karena berita tersebut telah menenggelamkan isu wacana penggunaan hak pilih bagi prajurit TNI yang sejak pemilu jaman Orde Baru dan Pemilu 2004 tidak lagi ada hak politiknya.
Kalau kita amati, telah terjadi pro dan kontra tentang wacana penggunaan hak pilih TNI dalam pemilu mendatang, masalahnya adalah kalau melarang prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya, itu sama saja melanggar hak azasi manusia dan nilai-nilai sila ke lima Pancasila.

Beberapa elite parpol juga memiliki cara pandang yang berbeda tentang penggunaan hak pilih prajurit TNI pada pemilu mendatang, PDI Perjuangan yang menyimbulkan partai berbasis nasionalis, terlihat gamang dan kurang sependapat dengan penggunaan hak politik TNI karena dikhawatirkan dapat menimbulkan ekses kembalinya kekuasaan otoriter, sehingga merusak persatuan bangsa karena dikhawatirkan TNI terkontaminasi oleh kepentingan kelompok politik tertentu.

Anehnya partai PKS yang berbasis eksklusif massa Islam, meskipun dalam perkembangannya terkini mulai berbaur dengan spirit nasionalis, justru tidak memasalahkannya tentang penggunaan hak pilih anggota TNI pada Pemilu mendatang. Namun demikian, salah satu mantan elite partai PKS, Hidayat Nur Wahid mengisyaratkan agar hak pilih politik anggota TNI baru dimungkinan apabila sudah diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang.

TNI adalah alat negara untuk menjaga keamanan teritorial wilayah Indonesia, tentu fungsi tugasnya berbeda dengan alat negara lainnya, namun terlepas beda fungsi tugasnya dengan aparatur lainnya, pada prinsipnya hak politik tiap prajurit TNI perlu disalurkankan, hal itu sama saja dengan hak politik PNS yang pada pemilu 2004 boleh menggunakan hak pilihnya.

Sudah semestinya masyarakat tidak perlu khawatir bahwa apabila prajurit TNI menggunakan hak pilihnya akan menimbulkan ekses pemerintahan yang otoriter, kondisi dinamika politik pasca reformasi saat ini jauh berbeda dengan politik Orde Baru. Dalam Pemilu 1955, terbukti keterlibatan anggota TNI menggunakan hak politiknya tidak menimbulkan ekses politik otoriter, justru Parpol lah yang sangat dominan dalam tatatan politik tahun 1955, paling tidak kondisi politiknya mirip-mirip situasi politik saat ini.

Oleh sebab itu, barangkali patut kita renungkan dalam upaya terwujudnya demokrasi politik yang lebih elegan, apabila PNS dan Polri boleh menggunakan hak pilihnya dalam tiap Pemilu, kenapa tidak untuk anggota TNI.

Syahnan Rajasati,
Jl. Wahid Hasyim, Medan Baru ,
Kota Medan, Sumut
srajasati@gmail.com .
Komentar Anda >>
Komentar
Belum ada komentar...
Diskusi
Posting Terbaru
. Itupoker.com Agen Poker ONline
. Mengembangkan Kajian al-Qur'an
. CV.WORLD OF FIRESTORM
. Fungsi hukum yang telah dibuat pemerintah dan...
. Penyebab Bencana saat ini
Respon Terbaru
. Bisnis Online Jadi Jutawan, Cocok Buat Awam, ...
. kritik membangun.
. BELAJAR ONLINE HARUSNYA LEBIH MURAH
. LOWONGAN KERJA : Dicari Perwakilan Unit Agen.
. Uang didapat tergantung kita mencarinya.
Iklan Baris
Iklan Terbaru
. CCTV Panasonic Avtech Vivotek
. Ayo Segera Gratis kok! Downloa...
. Rahasia Dahsyat, Panduan Kejan...
. software retail
. software cafe
. Menjadi Bunda Super buat Kelua...
. Durasi hubungan pasutri lebih ...
. BISNIS TANPA STOK - bisnis onl...
. Solusi lengkap untuk PASUTRI 1...
. Anda Sering Ejakulasi dini, a...
Mimbar Aturan
Isi tulisan opini baik berupa artikel, maupun Surat Pembaca, tanggapan, iklan, diskusi, merupakan tanggung jawab masing-masing penulis atau pengirim. Namun demikian, redaksi menghimbau agar tulisan tidak menyinggung masalah SARA. Redaksi berhak menghapus tulisan yang kurang pas, atau ada permintaan dari pihak yang dirugikan. Trims.
Mimbar Pesan
Jadilah orang yang berguna bagi orang lain, serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.